Dirangkul Tanpa Ditanya: Selamat Datang di New Media

Foto: Konferensi pers Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah (Adhfar/detikcom).

Healzy.id – Pada 6 Mei 2026 Kepala Bakom Muhammad Qodari mengumumkan bahwa pihaknya kini menjadikan homeless media yang terhimpun dalam Indonesia New Media Forum (INMF) sebagai mitra komunikasi publik. “New Media Forum ini sebuah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media, tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media,” ujar Qodari dalam jumpa pers di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Sejumlah homeless media yang digandeng oleh Bakom adalah Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusicgram, Infipop, Narasi, Muslimvlog, USS Feed, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, GNFI, Creativox, Kok Bisa?, Taubaters, Pandemic Talks, TaubaTers, Kawan Hawa. Kemudian, Folix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good States, Hai Dulu, Proud Project, Vebis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, Volix Media, How To Do Nothing, Everless Media, Geometry Media, Folks Diary, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modestalk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, North West, dan Mature Indonesia.

Apa Itu Homeless Media?

Sebelum membahas kontroversinya, perlu dipahami terlebih dahulu siapa yang dimaksud Homeless media. Homeless media adalah sebuah media yang menggunakan platform media sosial sebagai medium utama untuk menyebarkan informasi kepada publik dan biasanya tidak memilik situs web serta tidak terdaftar secara resmi sebagai media (remotivi, 2024).

Kembali pada peristiwa Mei 2026, Kompas.com memberitakan bahwa Muhammad Qodri menyebutkan kerja sama dengan homeless media dalam INMF bertujuan memperluas jangkauan public dan meningkatkan kualitas konten mereka seperti media konvensional. Namun, sejumlah media yang dicantumkan dalam daftar INMF membantah keterlibatan tersebut. Akun seperti Ngomongin Uang, KokBisa, Pandemictalks, Folkative, Bapak2ID, Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini, dan Indomusikgram menyatakan tidak pernah dihubungi, hadir, maupun terlibat dengan Bakom atau INMF.

INMF sendiri kemudian memberikan klarifikasi: daftar media yang beredar di publik hanyalah pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan daftar anggota resmi, dan INMF belum menjalin kemitraan atau membuka pendaftaran formal.

New Media Harus Tetap Menjadi Watchdog

Meskipun ada keinginan pemerintah untuk memperluas jangkauan komunikasi publik, satu hal esensial yang harus diingat adalah media, termasuk homeless media, bukan hanya sekadar saluran penyebaran informasi. Dalam sistem demokrasi, media berperan sebagai watchdog, yaitu memantau kinerja pemerintahan, mengkritik kebijakan publik, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang beragam.

Fungsi ini tetap melekat meskipun medianya hadir dalam format yang lebih santai dan dekat dengan anak muda. Akun-akun seperti Narasi, Kok Bisa?, atau Folkative bukan hanya tempat berbagi konten yang menarik, tetapi juga sumber informasi yang dipercaya jutaan orang. Dalam analogi kesehatan, media dapat dipahami sebagai sistem imun demokrasi: tugasnya mendeteksi “infeksi” berupa penyalahgunaan kekuasaan, menandai gejala masalah, lalu memberi peringatan kepada publik.

Masalah muncul ketika media terlalu dekat dengan pemerintah. Kedekatan tersebut dapat mengaburkan batas antara jurnalisme dan humas. Media yang seharusnya mengawasi kekuasaan justru berisiko menjadi perpanjangan tangan narasi resmi pemerintah. Kritik dapat melemah, isu-isu sensitif bisa diabaikan, dan publik hanya menerima informasi yang sudah disaring agar tampak seolah-olah semua berjalan baik-baik saja.

Jika media adalah sistem imun demokrasi, maka independensi adalah antibodinya. Ketika antibodi itu melemah, penyimpangan kekuasaan dapat berkembang tanpa terdeteksi.

Padahal, masyarakat membutuhkan media yang mampu menyajikan berbagai sudut pandang, termasuk suara-suara yang kritis terhadap pemerintah. Tanpa itu, fungsi media sebagai pengawas akan hilang, dan publik berpotensi mengalami semacam defisit informasi, yakni kondisi ketika masyarakat merasa memperoleh banyak informasi, tetapi tidak mendapatkan gambaran yang utuh tentang realitas.

Menjaga jarak dengan kekuasaan bukan berarti media harus selalu melawan pemerintah, tetapi tetap independent, kritis dan bebas menyampaikan fakta. Sebab saat media berhenti menjadi watchdog, yang hilang bukan hanya independensi redaksi, melainkan juga hak public atas informasi yang jujur dan berimbang. Maka dari itu, Kesehatan demokrasi bergantung pada media yang tetap kritis, kredibel, dan tahan terhadap pengaruh kekuasaan.

Referesi

Post Views: 6